InfoPBUN, PANGKALAN BUN– Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara selektif di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan. Setiap belanja daerah dinilai harus benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mulyadin mengatakan, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah semakin cermat dalam menentukan skala prioritas dan meningkatkan kualitas belanja. Pemborosan anggaran harus dihindari agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal.
Menurutnya, perubahan anggaran tahun 2026 harus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat orientasi terhadap kinerja dan hasil. Program dan kegiatan yang telah disepakati tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan pengawasan dan pengendalian yang memadai,” tegas Mulyadin.
Ia menjelaskan, kebijakan dan prioritas alokasi belanja dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib atau mandatory spending.
Pemenuhan belanja wajib tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta tetap memperhatikan kualitas dan efektivitas setiap belanja yang dialokasikan.
Selain mempertahankan alokasi mandatory spending, prioritas anggaran perubahan 2026 juga diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik serta peningkatan layanan kebersihan dan kualitas lingkungan juga menjadi perhatian.
Mulyadin menekankan, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menggunakan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah dalam anggaran perubahan 2026 diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat Kobar.
“Jangan sampai anggaran hanya terserap secara administratif, tetapi tidak memberikan dampak terhadap masyarakat. Orientasi utama harus pada hasil dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
