InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat.
Kegiatan tersebut dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha yang terintegrasi sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pada sektor-sektor produktif.
Dalam forum tersebut, Darliansjah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah harus didukung oleh ekosistem yang lengkap, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp64,7 triliun. Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer yang dinilai belum memberikan nilai tambah secara optimal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung perkembangan sektor riil.
Salah satu langkah konkret yang telah dijalankan adalah pengembangan Kampung UMKM di Desa Misik, Kalampangan. Program tersebut menjadi model pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya komoditas buah naga, yang dikembangkan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha, Pemprov Kalteng menargetkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
