InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penandatanganan kerja sama dilaksanakan secara daring, Senin (27/4/2026).
Kepala Dislutkan Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang menjadi salah satu aset penting daerah.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Sri, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam pengawasan kegiatan usaha penangkapan ikan hingga wilayah 12 mil laut serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pengawasan yang optimal akan mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP-KKP, Saiful Umam, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap berbagai potensi pelanggaran di lapangan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, responsif, dan mampu menangani berbagai potensi pelanggaran secara cepat,” katanya.
Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pertukaran data dan informasi, hingga dukungan sarana dan prasarana pengawasan.
Melalui kerja sama ini, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah diharapkan semakin optimal, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya para nelayan di wilayah pesisir.
