InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program Sekolah Gratis sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan dana pendidikan melalui BOSP dan BOSDA.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dan diikuti lebih dari 400 peserta, terdiri dari pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah, Sabtu (17/1/2026).
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Gratis tahun 2025 serta sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan koperasi sekolah, teaching factory, dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai penunjang layanan pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa implementasi Program Sekolah Gratis telah berjalan di sejumlah sekolah, dengan membebaskan peserta didik dari Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) melalui dukungan dana BOSP dan BOSDA.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa sebagian sekolah masih menerapkan skema subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu tetap membayar BPP, sementara siswa kurang mampu dibebaskan dari pungutan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang bijak dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
Reza juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa terjadi penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berdampak pada alokasi anggaran pendidikan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada peserta didik.
Lebih lanjut, Disdik Kalteng berupaya meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan melalui pemanfaatan platform digital PENA Kalteng, guna memastikan penggunaan anggaran lebih akuntabel dan dapat dipantau secara terbuka.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dana masih digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran tenaga honorer dan administrasi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi agar manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh peserta didik.
Reza menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis harus benar-benar memberikan dampak nyata, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan yang berada di wilayah pedalaman.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
