InfoPBUN, PALANGKA RAYA– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menemui keluarga almarhum Akhmad Rizani, petugas yang gugur saat menjalankan tugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Palangka Raya, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di sela kunjungan kerja Wapres meninjau penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan duka cita kepada keluarga sekaligus penghargaan atas jasa almarhum yang telah menjalankan tugas di garis depan penanganan karhutla.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam, saya mohon maaf atas kejadian ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau dalam penanganan karhutla,” ungkapnya.
Selain menemui keluarga almarhum, Wapres juga berdialog dengan para petugas pemadam karhutla yang masih bertugas di lapangan. Ia memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam memadamkan titik api serta menangani dampak kebakaran.
Menurutnya, petugas lapangan merupakan ujung tombak dalam penanganan karhutla. Karena itu, keselamatan dan kesehatan harus menjadi perhatian selama menjalankan tugas.
“Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam memadamkan titik api mulai dari awal terjadinya kebakaran. Bapak Ibu adalah ujung tombak pelaksana di lapangan. Mohon tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Gunakan APD sesuai prosedur dan sebisa mungkin menjaga kesehatan,” tuturnya.
Dalam penanganan karhutla, Gibran juga menekankan pentingnya langkah yang dilakukan secara menyeluruh. Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan masyarakat yang terdampak serta keberlangsungan satwa liar dan kelestarian habitat.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian dan layanan yang memadai selama kondisi karhutla berlangsung.
Ia meminta setiap langkah penanganan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Upaya tersebut harus terukur, efektif, tepat sasaran, serta didukung komunikasi terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi dan langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
