InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Dari total 76 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), baru ada 7 Bumdes yang masuk kategori berkembang, 39 berstatus pemula dan 30 di antaranya masih perintis. Sementara Bumdes berpredikat maju masih terbilang nihil.
Menindaklanjuti hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kobar membuka layanan konsultasi guna meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha Bumdes. Layanan tersebut dinamai Gaspol Bumdes yang merupakan akronim dari kalimat Gali Potensi melalui Poli Konsultasi Bumdes.
Kepala DPMD Kobar Yudhi Hudaya mengungkapkan layanan Gaspol Bumdes itu merupakan kebijakan DPMD untuk memberikan pendampingan, konsultasi dalam pengembangan Bumdes di Kobar yang disesuaikan dengan potensi usaha dan kondisi geografis di desa masing-masing.
Menurutnya, potensi usaha di tiap desa berbeda-beda sehingga tidak bisa disama-ratakan dalam menentukan peluang usaha yang bakal digeluti. Dengan demikian, pengelola Bumdes maupun aparatur desa perlu diberikan pendampingan secara berkelanjutan, baik secara offline maupun daring.
Lebih lanjut dijelaskan, pengelola Bumdes sebagai ujung tombak harus jeli dalam melakukan diversifikasi usaha, mampu melakukan optimalisasi potensi dan sumber daya desa, memiliki dukungan akses permodalan dan jejaring pasar. Apabila hal itu, terpenuhi diyakini Bumdes bisa berjalan seperti yang diharapkan.
“Dengan adanya Poli Konsultasi Bumdes ini bisa membantu pengelola Bumdes dalam memecahkan masalah pengelolaan Bumdes di desa. Kami berharap mayoritas Bumdes di Kobar bisa masuk kategori berkembang. Syukur-syukur ada yang masuk kategori maju,” ujar Yudhi Hudaya, Jum’at (7/10/2023).
Kepala DPMD Kobar menerangkan Bumdes jika dikelola secara profesional tidak menutup kemungkinan akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat, serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan desa.
“Pengelola Bumdes harus orang yang benar-benar kompeten yang mau belajar. Lewat poli konsultasi Bumdes kita akan dampingi mereka satu per satu. Bumdes harus berpikir seperti perusahaan tapi dalam pengelolaan dan keanggotaannya meniru koperasi,” tukas dia.
