InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Palangka Raya, Senin (27/4/2026).
Rakor tersebut juga dirangkai dengan evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal yang diikuti oleh pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Yuas Elko menyoroti bahwa fluktuasi harga di Kalimantan Tengah masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan barang, terutama komoditas yang didatangkan dari luar daerah.
“Fluktuasi harga di daerah masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, terutama komoditas yang bergantung dari luar daerah. Beberapa komoditas seperti cabai dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi karena sering mengalami kenaikan harga,” ujarnya.
Menurutnya, gangguan distribusi maupun keterbatasan pasokan dari daerah penghasil dapat berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat untuk menjaga stabilitas pasokan.
Yuas menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah sentra produksi, guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu sumber saja.
“Kita perlu memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil agar pasokan tetap stabil dan risiko gejolak harga dapat diminimalkan,” tambahnya.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan lahan, percepatan perizinan, serta peningkatan sinergi antarinstansi dalam mendukung program tersebut.
Di sisi lain, sosialisasi jaminan produk halal turut menjadi agenda penting dalam rakor. Pemerintah mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung berbagai program strategis nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
