InfoPBUN, PANGKALAN BUN– Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berlangsung pada Senin (28/10) di Gedung DPRD Kobar. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Kobar yang menyampaikan rancangan peraturan daerah (renperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Beberapa fraksi dalam rapat tersebut menyoroti sejumlah isu infrastruktur yang mendesak. Salah satunya, kondisi Jalan Poros Bumi Harjo Kalap Pangkalan 1 yang telah rusak berat selama puluhan tahun. Jalan ini merupakan satu-satunya akses utama yang menopang perekonomian dan mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah tersebut.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada masalah irigasi, terutama di wilayah Kota Madurejo, di mana banyak saluran parit yang masih tersumbat. Peningkatan jalan titian sungai di wilayah Mendawai Seberang dan Raja Seberang juga menjadi sorotan.
Lebih jauh, fraksi-fraksi meminta perhatian terhadap kondisi jalan di wilayah Pangkalan Banteng, yang masih berlubang dan banyak belum diaspal. Hal ini berdampak pada keselamatan masyarakat, dengan berbagai insiden terperosok dan kecelakaan yang sering terjadi.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menyatakan bahwa semua fraksi DPRD Kobar sepakat untuk menerima dan melanjutkan proses pembahasan rancangan APBD. “Nanti akan dibahas secara teknis mengenai APBD, baik itu mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara umum, ketiga hal tersebut yang termuat dalam RAPBD,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
