InfoPBUN – Palangka Raya– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (15/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sekda mewakili Gubernur Kalteng menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekda menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, dengan penyusunan yang memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal nasional, dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Namun, terjadi penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, sebagaimana surat DJPK Nomor S-62/PK/2025.
“Penurunan dana transfer ini tentu berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Kalteng berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas,” jelas Sekda.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Sekda menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Fraksi PDI Perjuangan: Pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang serta sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Golkar: Pemprov Kalteng melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk kendaraan dinas, untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan sistem pajak digital dan kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Fraksi Partai Gerindra: Pemerintah fokus memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Fraksi Partai Demokrat: Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi PKB: Penyusunan APBD 2026 tetap mengutamakan belanja wajib sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga memperkuat pengawasan dan keterbukaan data melalui TEPRA dan pemantauan proyek strategis.
Fraksi Partai NasDem dan PAN: Pemerintah mengapresiasi dukungan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan PAD melalui inovasi digital dan sistem non-tunai seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Sekda berharap pembahasan APBD 2026 dapat berlangsung lancar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi terwujudnya Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, serta dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, para Wakil Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
