InfoPBUN, KOTIM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027, Kamis (26/3/2026).
Dalam arahannya, Leonard yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menuntut adanya koordinasi teknis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi perencanaan sangat penting agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Menurutnya, forum Musrenbang merupakan momentum strategis untuk menyempurnakan rancangan RKPD agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa tema pembangunan nasional tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut kemudian diimplementasikan di tingkat provinsi melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada tiga sektor utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri. Pada sektor produktivitas, penekanan diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya beli masyarakat, serta digitalisasi tata kelola. Sementara itu, pada sektor investasi difokuskan pada peningkatan efisiensi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan investasi berbasis industri dan ekspor.
Adapun pada sektor industri, arah kebijakan diarahkan pada penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam strategis, serta upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.
Ia juga memaparkan sejumlah target makro pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia sebesar 0,565.
Untuk mendukung capaian tersebut, pemerintah provinsi telah menyusun proyeksi kinerja bagi 14 kabupaten/kota dengan tiga skenario, yakni optimistis, moderat, dan pesimistis.
Leonard menekankan agar pemerintah kabupaten/kota dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan skenario tersebut, serta tetap berpedoman pada RPJMD masing-masing daerah dan selaras dengan RKP serta RKPD provinsi.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait komposisi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta lebih adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang maju dan berdaya saing.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur.
