InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (02/02/2026).
Konsultasi publik tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan tahunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“RKPD disusun untuk mewujudkan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, perluasan usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan daya saing daerah,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun berdasarkan tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yaitu Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tema tersebut, lanjutnya, masih dapat disesuaikan dan disepakati kembali paling lambat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), selama tetap selaras dengan sasaran RPJMD.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Di antaranya pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya untuk meneguhkan Kalimantan Tengah yang Belom Bahadat, serta pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Fokus lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemprov Kalteng juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis dan pemberian insentif bagi tenaga pendidik, peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses layanan semakin merata, serta penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard berharap terbangun diskusi yang positif dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Partisipasi aktif seluruh pihak dinilai penting agar dokumen perencanaan yang disusun benar-benar relevan, terukur, dan berkeadilan.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk menyinergikan sasaran pembangunan serta menyesuaikan jadwal dan tahapan perencanaan di daerah masing-masing, sehingga seluruh proses perencanaan berjalan selaras dan terintegrasi.
“Mari kita manfaatkan forum ini dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
