InfoPBUN, PALANGKA RAYA — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menunjukkan perhatian terhadap kondisi masyarakat di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Didampingi Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wapres Gibran meninjau SDN 2 Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Kamis (10/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Kalimantan Tengah dalam rangka penanganan karhutla.
Kehadiran Wapres di lingkungan sekolah mendapat sambutan antusias dari para siswa dan tenaga pendidik. Para siswa tampak senang dapat melihat dan bertemu secara langsung dengan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Salah seorang guru SDN 2 Petuk Katimpun mengaku senang atas kunjungan Wapres. Menurutnya, kehadiran Gibran memberikan semangat tersendiri bagi para siswa yang tetap harus menjalani aktivitas pembelajaran di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.
“Anak-anak senang sekali bisa melihat langsung Bapak Wakil Presiden. Kami juga berharap kabut asap ini bisa segera berakhir,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran juga memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan para siswa, guru, serta seluruh warga sekolah. Ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, dan tetap semangat menjalankan aktivitas di tengah kondisi kabut asap.
Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan pengendalian titik api, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Melalui Surat Edaran Nomor 400.3.5.1/3797/Disdik.Umpeg/VIII/2026, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menetapkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 28, 29, dan 31 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/3824/Disdik.Umpeg/VIII/2026, dengan pelaksanaan PJJ secara daring mulai 1 September 2026. Selanjutnya, PJJ kembali diperpanjang mulai 4 September 2026 melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/3900/Disdik.Umpeg/IX/2026.
PJJ selanjutnya diperpanjang untuk periode 7–9 September 2026 melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/3903/Disdik.Umpeg/IX/2026 dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Palangka Raya.
Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ dan pemantauan kondisi kualitas udara, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/3952/Disdik.Umpeg/IX/2026 menetapkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, mulai Kamis (10/9/2026).
Kebijakan PTM terbatas tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi PJJ pada 7–9 September 2026 serta perkembangan kualitas udara. Berdasarkan hasil pemantauan, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada di bawah angka 200, namun masih dalam kategori “Tidak Sehat”.
Pelaksanaan PTM terbatas tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan perkembangan situasi di lapangan.
Kebijakan tersebut juga akan terus dipantau dan dievaluasi berdasarkan perkembangan nilai ISPU serta kondisi kesehatan peserta didik. Apabila kualitas udara kembali memburuk, pelaksanaan pembelajaran dapat disesuaikan kembali sesuai perkembangan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran Wapres Gibran di SDN 2 Petuk Katimpun diharapkan menjadi penguat bagi masyarakat dan satuan pendidikan bahwa pemerintah hadir dalam menangani dampak karhutla, termasuk terhadap kesehatan, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.
Pemerintah juga terus mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, serta memperkuat upaya penanganan karhutla agar kondisi lingkungan segera kembali aman dan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar, dapat berjalan optimal.
