InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan laporan resmi perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya intensitas Karhutla memasuki puncak musim kemarau Agustus 2026. Gubernur melaporkan perkembangan situasi, kesiapan personel dan sarana prasarana, mobilisasi pasukan gabungan, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla.
Luasan terbakar yang telah ditangani tim darat mencapai 4.499,21 hektare. Sementara berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada Agustus. Dalam 18 hari pertama bulan tersebut, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian Karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar. Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi kejadian sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Kondisi Karhutla juga berdampak terhadap kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga wilayah masuk kategori Sangat Tidak Sehat, yakni Kasongan, Kuala Kurun dan Buntok.
Sementara Palangka Raya, Sampit dan Puruk Cahu berada dalam kategori Tidak Sehat.
Untuk memperkuat penanganan, sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH serta 5.303 relawan dari MPA, TSAK, Balakar dan Redkar.
Dukungan operasi udara dari BNPB saat ini meliputi satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli dan empat helikopter water bombing. OMC juga telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Namun, Pemprov Kalteng masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, serta keterbatasan sumber air dan dukungan operasional.
Karena itu, Gubernur mengusulkan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperkuat jangkauan penanganan, khususnya wilayah barat Kalteng.
Selain armada udara, Pemprov juga mengusulkan tambahan kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air dan alat komunikasi, serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat.
Pembangunan sumur bor dan embung di sejumlah lokasi rawan Karhutla juga menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan sumber air dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian/lembaga terkait.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Saat ini, Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Kalteng berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026.
Laporan tersebut menjadi dasar penguatan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar penanganan Karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara cepat, terukur dan efektif.
