InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mirza Alfathi, menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, guna mendukung ekosistem ekonomi produktif dan sinergi pembangunan.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu yang membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dalam pidatonya, Mirza menyampaikan bahwa APBD 2025 harus diarahkan untuk mencapai target pelayanan publik melalui program dan kegiatan prioritas.
“Kami berharap rencana kerja pemerintah daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya alokasi belanja mandatory spending yang tepat sasaran.
Belanja ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Anggaran wajib harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambah Mirza.
Selain itu, Mirza menegaskan bahwa sinergi kebijakan pusat dan daerah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
“Harmonisasi ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga soal visi yang sejalan untuk mendorong perekonomian daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas Mirza.
Menurutnya, dengan penyelarasan kebijakan yang baik, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari bagaimana pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
