InfoPBUN, JAKARTA – Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., mendorong agar pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kalimantan Tengah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi mampu menjangkau masyarakat hingga desa-desa dan kawasan terpencil.
Hal itu disampaikan Erni saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada 6 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menjadi kunci pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Tengah, mulai dari akses pelayanan, tenaga kesehatan, hingga ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan (alkes).
Menurut Erni, kondisi geografis Kalimantan Tengah dengan jarak antarpemukiman yang cukup jauh menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Jangan sampai program Cek Kesehatan Gratis hanya mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan fasilitas kesehatan. Masyarakat di desa dan wilayah terpencil juga harus mendapatkan hak yang sama,” ujar Erni.
Ia menilai pelaksanaan CKG perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah. Selain mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang ada, pelayanan jemput bola dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi kendala transportasi maupun jarak.
Erni juga mengingatkan agar pemeriksaan kesehatan gratis tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan saja. Hasil pemeriksaan harus diikuti dengan edukasi, penanganan awal, pengobatan maupun rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan lanjutan.
“CKG harus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Setelah ditemukan masalah kesehatan, harus ada tindak lanjut yang jelas, sehingga masyarakat tidak hanya diperiksa tetapi juga mendapatkan penanganan,” katanya.
Di sisi lain, Erni menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, program kesehatan tidak akan berjalan maksimal apabila fasilitas pelayanan tidak didukung ruangan, alat kesehatan, bahan pemeriksaan dan sarana penunjang yang memadai.
“Alat kesehatan harus tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Bukan hanya didistribusikan, tetapi juga harus dipastikan dapat digunakan, dirawat dan dikalibrasi dengan baik,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan tenaga kesehatan. Erni meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan secara lebih rinci, terutama untuk puskesmas yang melayani wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Ia mendorong agar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan nyata di setiap wilayah.
“Jangan sampai formasi tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kita harus melihat puskesmas mana yang kekurangan dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya, kemudian formasinya disesuaikan,” jelasnya.
Menurut Erni, penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil juga harus dibarengi dengan kebijakan yang membuat mereka dapat bertahan dan nyaman menjalankan tugas. Kepastian status kerja, fasilitas dasar, dukungan selama penempatan serta insentif yang memadai dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan.
Erni berharap persoalan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Tengah dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Kalteng serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Yang kita dorong adalah pemerataan. Masyarakat di kota maupun di desa, termasuk yang berada di wilayah paling jauh, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
