InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat, Bambang Suherman meminta pemerintah mengembalikan pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat kepada pemerintah kabupaten.
Sebab menurutnya, banyak infrastruktur SMA/SMK sederajat di Kobar yang perlu dibenahi. Namun karena status pengelolaannya kini di bawah pemerintah provinsi, maka pemkab tidak bisa berbuat banyak.
“Kalo bisa dikembalikan lagi lah wewenang untuk membantu SLTA dan SMK, baik aturan dan anggarannya agar kami enak membantu. Bangunan sekolah seperti kayak begini (rusak) kami gak bisa apa-apa,” ujar Bambang saat mediasi di SMAN 2 Pangkalan Bun, Sabtu (11/2).
Lebih lanjut sambung Bambang, luas Kalimantan Tengah hampir saat ini hampir 1,5 kali pulau jawa sehingga pengelolaan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalteng dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.
“Kami tidak menyalahkan pemerintah provinsi, tetapi dengan kondisi wilayah 14 kabupaten /kota susah sekali jangkauannya. Apakah bisa terpantau dengan SDM yang ada?, kalo diserahkan ke kabupaten tentu lebih mudah pengawasannya,” imbuh dia.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kobar Yudie Junas. Ia berharap pemerintah kabupaten bisa ikut andil dalam melakukan peningkatan, pengelolaan, dan pengawasan SMA/SMK sederajat di Kobar.
“Ya seharusnya dikembalikan lagi ke kabupaten. Kondisi infrastruktur sekolah di kota aja seperti itu, bagaimana sekolah SMA/SMK yang di pelosok. Tidak hanya pengawasan dan pengelolaannya saja, tapi juga dengan anggaran,” imbuh Yudie.
Yudie menerangkan sejatinya anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) maupun Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dikelola oleh sekolah terbilang cukup besar. Ia berharap anggaran tersebut digunakan dengan bijak dalam upaya memajukan pendidikan dan membenahi infrastruktur sekolah.
“Dengan rata-rata jumlah siswa lebih dari 700 siswa tentu dana BOS-nya tentu anggaran yang dikelola lebih dari 1 miliar, seharusnya itu lebih dari cukup untuk memajukan sekolah,” pungkas dia.
