InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, guna membahas pemadaman listrik bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat, Selasa (7/7/2026).
Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arief Asrofi, mengatakan rapat tersebut digelar untuk memperoleh penjelasan langsung dari PLN, terkait penyebab pemadaman yang terjadi di wilayah Kotawaringin Barat, sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi dan keresahan masyarakat.
Menurutnya, meski sistem kelistrikan di Kalimantan telah terhubung melalui jaringan interkoneksi dari Kalimantan Utara hingga Kendawangan, Kalimantan Barat, pemadaman bergilir tetap dilakukan secara menyeluruh akibat keterbatasan pasokan daya.
“Pemadaman bergilir ini dampaknya sangat luar biasa terhadap berbagai sektor, baik infrastruktur, perekonomian, pelaku usaha kecil maupun UMKM. Karena itu kami perlu mendengarkan penjelasan langsung dari PLN sekaligus menyampaikan keresahan masyarakat,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, hasil pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi DPRD, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penyebab pemadaman.
“Sehingga kami bisa menyampaikan harapan masyarakat. Kemudian kami juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah asumsi,” katanya.
Berdasarkan penjelasan dari manajemen PLN, saat ini sedang dilakukan pemeliharaan pada beberapa unit pembangkit induk yang menjadi pemasok listrik di sistem interkoneksi Kalimantan.
Salah satu pembangkit yang sedang menjalani perbaikan berada di Muara Teweh, yakni PLTG yang memiliki kapasitas sekitar 50 megawatt.
Gangguan pada pembangkit tersebut berdampak terhadap pasokan listrik di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kotawaringin Barat.
PLN menargetkan proses pemeliharaan sejumlah unit pembangkit tersebut dapat diselesaikan hingga September 2026. Namun demikian, mereka belum dapat memastikan kapan pemadaman bergilir akan sepenuhnya berakhir.
Meski demikian, DPRD berharap akan ada perbaikan secara bertahap mulai Juli hingga September, sehingga durasi pemadaman dapat terus dikurangi seiring bertambahnya pasokan daya.
“Kita harap progresnya itu di bulan berikutnya ada pengerucutan jam pemadaman. Misalnya awalnya padam lima jam bisa berkurang menjadi tiga jam dan seterusnya,” ujar Arief.
Selain itu, PLN juga menyampaikan akan mengoptimalkan berbagai sumber daya cadangan yang tersedia, untuk membantu memenuhi kebutuhan pasokan listrik selama proses pemeliharaan berlangsung.
Arief menegaskan, berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, persoalan utama bukan berasal dari jaringan distribusi listrik, melainkan dari keterbatasan pasokan daya akibat adanya pemeliharaan pembangkit.
“Jadi memang saat ini ada masalah di sumber dayanya, bukan pada jaringan PLN. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan PLN bisa segera membuahkan hasil sehingga masyarakat tidak lagi terlalu lama mengalami pemadaman bergilir,” pungkasnya.
