InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Permintaan masyarakat Kotawaringin Barat (Kobar) agar pemerintah menyediakan Rumah Oksigen di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian dari Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed.
Erni menyampaikan, aspirasi masyarakat tersebut merupakan persoalan serius yang perlu segera mendapat respons dari pemerintah daerah, khususnya menyangkut perlindungan kesehatan warga yang terdampak kualitas udara buruk.
Menurutnya, kebutuhan Rumah Oksigen perlu terlebih dahulu dikaji berdasarkan kondisi lapangan, tingkat dampak kesehatan masyarakat, serta kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan. Namun, apabila memang dibutuhkan, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang memadai.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penilaian kebutuhan yang cepat, layanan kesehatan yang memadai, dan koordinasi yang jelas,” ujar Erni, Kamis (8/10/2026).
Ia menjelaskan, posisi DPD RI dalam persoalan tersebut adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi perwakilan dan pengawasan. Sementara penyediaan serta pengoperasian fasilitas kesehatan merupakan kewenangan pemerintah eksekutif sesuai tingkatannya.
Karena itu, Erni mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan evaluasi terhadap dampak kabut asap dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
“DPD RI tentu tidak berada pada posisi sebagai pelaksana teknis penyediaan fasilitas kesehatan. Tetapi aspirasi masyarakat akan kami serap dan kawal agar menjadi perhatian pemerintah sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Erni juga mendorong agar penanganan dampak kesehatan karhutla tidak hanya berfokus pada penyediaan oksigen. Dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit perlu memastikan layanan bagi warga terdampak, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Koordinasi antara Pemkab Kobar, Pemprov Kalteng, BPBD, fasilitas kesehatan hingga pemerintah pusat juga dinilai penting agar penanganan dampak kabut asap dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Yang paling penting bukan soal siapa yang menyediakan, tetapi bagaimana masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan kesehatan dengan cepat,” pungkas Erni.
