InfoPBUN, NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau memperingatkan pabrik kelapa sawit (PKS) agar tidak mengambil keuntungan sepihak dengan menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas rendahnya harga TBS yang diterima petani mandiri dalam beberapa pekan terakhir dan dinilai tidak wajar.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, mengatakan kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan petani karena harga jual yang diterima jauh di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga TBS di lapangan guna memastikan petani mendapatkan harga yang sesuai dan tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan.
“Jika ditemukan praktik manipulasi harga yang merugikan petani sawit, pemerintah daerah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar,” kata Rizky Aditya Putra.
Bupati menjelaskan, penurunan harga yang terjadi saat ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi pasar. Ia menilai sejumlah faktor yang selama ini dikhawatirkan memengaruhi harga komoditas sawit sebenarnya belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Menurutnya, kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang akan diterapkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi dan baru akan diberlakukan secara penuh pada Januari 2027. Dengan demikian, aktivitas ekspor CPO saat ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan yang dapat menekan harga secara signifikan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga menyoroti rencana penerapan program mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan dan penyerapan CPO di pasar domestik sehingga seharusnya memberikan dampak positif terhadap harga sawit.
“Melalui rencana ini seharusnya harga TBS justru naik karena kebutuhannya meningkat,” tegasnya.
Rizky menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, agar penetapan harga TBS tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan petani.
Ia juga memastikan bahwa kondisi penyesuaian harga yang terjadi saat ini bersifat sementara. Pemerintah daerah optimistis harga TBS akan kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pasar dan membaiknya kondisi industri sawit nasional.
Bupati berharap seluruh pihak dapat menjaga iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkeadilan sehingga petani sawit sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah tetap memperoleh manfaat yang layak dari hasil usahanya.
Dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah serta dukungan kebijakan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi CPO dalam negeri, harga TBS di Kabupaten Lamandau diperkirakan akan kembali stabil bahkan berpotensi meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
