INFOPBUN, PANGKALAN BUN – Gabungan Komisi A dan B DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Kunjungan tersebut disambut hangat secara langsung oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, bersama empat direktur jenderal di lingkungan kementerian tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus membahas peluang pengembangan tenaga kerja asal Kobar, agar bisa terserap di pasar kerja luar negeri.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Pak Menteri. Tujuan kami yang pertama adalah bersilaturahmi, dan yang kedua untuk meminta advokasi terkait potensi tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat yang minatnya cukup tinggi untuk bekerja di luar negeri,” ujar Sri Lestari, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, salah satu kendala utama selama ini adalah keterbatasan informasi bagi calon tenaga kerja. Kobar sendiri masih tergabung dalam wilayah kerja P2MI Banjarmasin, sehingga koordinasi dan akses program dari pusat masih terbatas.
“Pak Menteri menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menjemput bola terhadap program-program strategis dari Kementerian. Kalau potensi ini bisa dikembangkan dan disalurkan ke luar negeri, tentunya akan membantu mengurangi angka pengangguran terbuka di Kobar,” jelasnya.
Sri Lestari menambahkan, banyak lulusan dari berbagai sekolah kejuruan dan perguruan tinggi di Kobar, seperti perawat lulusan Borneo Cendekia maupun alumni STM, yang sebenarnya siap untuk bekerja. Namun, perlu ada dukungan agar mereka tersalurkan dengan baik.
“Kita punya banyak lulusan perawat dan juga lulusan STM yang perlu difasilitasi agar ilmunya bisa terserap di dunia kerja, termasuk di luar negeri. Kita perlu memastikan proses perekrutan, pemetaan tempat kerja, penyaluran hingga perlindungan kepulangan mereka berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, pihak Kementerian juga memberikan sejumlah masukan strategis, salah satunya mengenai pentingnya pembentukan Migran Centre di Kotawaringin Barat.
“Harapan kami ke depan, ada Migran Centre di Kobar, juga lembaga pendidikan atau BLK di bawah dinas teknis yang bisa melakukan advokasi dan peningkatan keterampilan calon tenaga kerja luar negeri. Dengan begitu, mereka bisa siap secara kompetensi dan terlindungi secara hukum,” kata Sri Lestari.
Ia menuturkan, banyak program yang bisa ditindaklanjuti dari hasil konsultasi tersebut, seperti pembentukan Migran Centre, Kampung Migran, Migran Emas, serta rumah kegiatan sosial untuk upgrading skill para calon tenaga kerja.
“Program-program itu bisa dijalankan ketika sudah ada kerja sama atau MOU antara pemerintah daerah dengan Kementerian. Bahkan, pembiayaannya bisa ditopang langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian teknis,” ungkapnya.
DPRD Kobar berharap hasil konsultasi ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kobar agar tenaga kerja lokal memiliki peluang lebih luas untuk berkompetisi di pasar kerja internasional dengan bekal keterampilan dan perlindungan yang memadai.
