InfoPBUN, PALANGKA RAYA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).
Pidato Gubernur Kalteng Agustiar Sabran disampaikan Sekda Kalteng Linae Victoria Aden sebagai tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2027.
Pemprov menegaskan, kebijakan fiskal 2027 diarahkan agar setiap anggaran memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan dan stunting, konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal melalui pertanian, UMKM, dan optimalisasi potensi daerah.
“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Linae.
Salah satu sasaran utama APBD 2027 adalah menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 4,50 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan, serta beasiswa bagi keluarga miskin.
Pemprov juga mendorong penguatan hilirisasi komoditas daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Strateginya mencakup penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Di sisi pendapatan, Pemprov Kalteng akan meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah dan kinerja BUMD, serta pengembangan sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Dalam pengelolaan BUMD, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan. PT Bank Kalteng tercatat memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.
Sementara PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, laba, dividen, diversifikasi pasar, dan akses pembiayaan bagi UMKM. Adapun PT Banama Tingang Makmur terus ditata melalui proses restrukturisasi dan penyesuaian core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.
Pada sisi belanja, Pemprov menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria. Setiap kegiatan yang dianggarkan harus memiliki kesiapan lahan, DED, dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, hingga kebutuhan kas. Paket strategis juga didorong melalui lelang dini agar dapat berjalan sejak awal tahun anggaran.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, perhatian diarahkan pada pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana-prasarana, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan layanan hingga wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan, dan terpencil.
Pada 2025, ketersediaan obat esensial di Puskesmas tercatat 96,1 persen dan cakupan JKN mencapai 99,17 persen. Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.
Pemprov juga mendukung perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik serta pemenuhan kebutuhan air bersih. Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.
Sementara untuk menghadapi ancaman Karhutla, pengalaman penanganan sepanjang 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, sumber air, serta kecepatan respons pada 2027.
Pemprov Kalteng juga melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau kurang memberikan nilai tambah. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana jalan poros desa.
Keberhasilan APBD 2027 nantinya tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga capaian kinerja, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Indikator yang menjadi perhatian antara lain penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi, serta proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah terkait.
