InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan monitoring ke Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setelah sebelumnya melakukan monitoring ke sejumlah sekolah dan puskesmas.
Ketua Komisi A DPRD Kotawaringin Barat, Muhammad Isro Wahyudin, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan berbagai program pemerintah di bidang ketahanan pangan berjalan dengan baik, sekaligus memastikan bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat memiliki kualitas yang layak dan didukung ketersediaan stok yang memadai.
Menurutnya, Bulog selama ini terus menjaga kualitas komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat. Komisi A juga memastikan kesiapan Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk wilayah Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara yang menjadi daerah layanannya.
“Stok dipastikan cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Program pemerintah akan tetap diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan. Kami juga mengapresiasi kinerja Bulog dan Komisi A selalu membuka ruang koordinasi terkait pelaksanaan program pemerintah, baik mengenai ketersediaan stok maupun berbagai kendala yang mungkin terjadi di lapangan,” ujar Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi A DPRD Kobar juga berdialog dengan Kepala Bulog Sub Drive Regional II Pangkalan Bun terkait upaya peningkatan peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani lokal.
Wahyu menjelaskan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah harga pokok produksi (HPP) yang belum sejalan dengan harga jual yang diharapkan petani. Kondisi tersebut membuat penyerapan hasil panen oleh Bulog belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Bulog sebenarnya siap menyerap hasil panen petani, namun persoalan HPP masih belum menemukan titik temu. Harapan kita persoalan ini bisa menjadi perhatian bersama sehingga ke depan ada terobosan yang mampu mendukung penyerapan hasil panen petani lokal,” katanya.
Ia berharap adanya solusi yang dapat menjembatani kepentingan petani dan pemerintah sehingga hasil panen masyarakat dapat terserap dengan baik serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di Kotawaringin Barat.
“Dengan demikian, kesejahteraan petani di Kotawaringin Barat juga dapat terus meningkat,” pungkasnya.
