InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).
Pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden. Dalam kesempatan itu, Linae menyampaikan bahwa opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan raihan ke-12 secara berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2014.
“Raihan WTP ini menjadi keberhasilan ke-12 kali secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun Anggaran 2014 hingga Tahun Anggaran 2025,” ujar Linae.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,284 triliun atau 91,23 persen dari target sebesar Rp7,984 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp7,433 triliun atau 89,03 persen dari pagu anggaran Rp8,35 triliun.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp216,072 miliar, dengan total aset per 31 Desember 2025 mencapai Rp18,859 triliun.
Linae menegaskan seluruh dokumen pertanggungjawaban telah disusun sesuai ketentuan dan disempurnakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang profesional.
“Melalui penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
