InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendesak pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor kesehatan. Hal ini dinilai penting guna memenuhi layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Kobar, dr. Ery Eryansyah dari Fraksi Partai Golkar, menyoroti bahwa selain infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan juga perlu diprioritaskan. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan hal mendesak yang harus diakomodir pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur memang penting, namun pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh diabaikan. Perlu ada peningkatan fasilitas dan dukungan terhadap tenaga kesehatan,” ujar dr. Ery.
Dr. Ery menilai program Universal Health Coverage (UHC) di Kobar sudah berjalan baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski demikian, ia menyoroti perlunya sosialisasi mengenai kepesertaan BPJS agar lebih banyak masyarakat yang memahami cara mengakses layanan kesehatan yang disediakan pemerintah.
“Realisasi program UHC sudah cukup baik, dukungan RS Sultan Imanuddin juga sangat memadai. Namun, sosialisasi tentang BPJS harus lebih digencarkan agar masyarakat tahu bahwa anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kobar saat ini adalah kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Dr. Ery menyebutkan bahwa insentif yang rendah menjadi kendala untuk menarik dokter spesialis ke daerah ini. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan insentif untuk menarik spesialis seperti dokter bedah saraf, ortopedi, dan jantung.
“Kami kesulitan mendatangkan dokter spesialis karena insentif yang kurang kompetitif dibandingkan daerah lain seperti Lamandau dan Sukamara. Perlu ada penyesuaian agar kebutuhan spesialis di Kobar terpenuhi,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila tenaga spesialis terpenuhi, pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah, yang tentu akan mengurangi beban pasien dan meningkatkan efisiensi layanan. Saat ini, RSUD Sultan Imanuddin melayani pasien dari berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat.
“Saat ini, RSUD Sultan Imanuddin adalah rumah sakit rujukan untuk wilayah Kalimantan Tengah bagian barat. Kami berharap fasilitas kesehatan dan jumlah dokter spesialis bisa ditingkatkan agar layanan kepada masyarakat lebih optimal,” imbuh dr. Ery.
Sebagai perbandingan, ia menyebut insentif dokter spesialis di Lamandau dan Sukamara mencapai Rp 23 juta per bulan, sedangkan di Kobar hanya Rp 18 juta. Dr. Ery berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan peningkatan ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kobar.
“Kami berharap Pemkab Kobar bisa mempertimbangkan kebijakan ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya.
