InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, stabilitas kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan 1445 H, serta penanganan dampak banjir di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah salurkan bantuan sosial dengan tajuk Berbagi Berkah Bulan Ramadan. Program ini dilaksanakan melalui mekanisme pasar murah yang diselenggarakan secara serentak di 13 kabupaten dan 1 kota se Kalimantan Tengah, dari tanggal 16 sampai 19 Maret 2024, untuk tahap pertama.
“Saya minta distribusi bantuan dilakukan door to door, untuk itu saya instruksikan semua perangkat daerah terlibat dalam pendistribusian. Dengan demikian bantuan diharapkan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu,” ujar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Jumat (15/3).
Ia menambahkan disamping pasar murah dan pasar penyeimbang, khusus daerah yang terdampak banjir akan diberikan secara gratis kepada warga terdampak.
“Saat ini kebutuhan warga adalah beras karena kenaikan harga belakangan ini, untuk itu kita fokuskan bantuan berupa paket beras 10 kilogram dengan nilai 175 ribu rupiah, namun masyarakat membeli dengan harga 20 ribu rupiah saja. Namun khusus untuk daerah terdampak banjir, paket bantuan harus diberikan secara gratis atau cuma-cuma-cuma,” tambahnya.
Lebih lanjut Sugianto menyebut, keberhasilan mengendalikan inflasi daerah selama ini tidak terlepas dari multi-program yang digencarkan, seperti pasar penyeimbang, pasar murah, gerakan tanam sakuyan lombok, gerakan pemanfaatan pekarangan dengan menanam kebutuhan jangka pendek.
“Alhamdulillah Kalteng berada di salah satu provinsi inflasi terendah, ini berkat upaya terus menerus dalam pengendalian inflasi. Hal ini menjadi pelajaran berharga buat kita kedepan, agar masing-masing daerah memiliki program dan anggaran yang memadai dalam ketahanan pangan,” bebernya.
Tambahnya, merupakan satu keniscayaan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya yang tengah mengalami kesulitan, terlebih sedang menjalankan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H/ 2025 M.
“Adalah sebuah dosa bagi seorang pemimpin, ketika kepekaan sosial menjadi tumpul dan tanpa berbuat, sementara rakyatnya membutuhkan uluran tangan. Jabatan hanyalah amanah dan titipan dari yang maha kuasa, jabatan hanyalah sebuah ladang untuk berbuat kebajikan dan kebijakan yang perpihak pepada rakyat,” pungkasnya.
