InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Sebuah spanduk berisi kritik terhadap DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) terpasang di pagar Kantor DPRD Kobar di Jalan HM Rafi’i, Pangkalan Bun, Kamis (30/7/2026). Spanduk tersebut menyoroti sikap wakil rakyat yang dinilai kurang responsif terhadap persoalan antrean panjang BBM dan pemadaman listrik bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Dalam spanduk itu, anggota DPRD disebut lebih mementingkan kegiatan lain dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak krisis pasokan BBM dan gangguan kelistrikan. Foto spanduk tersebut pun dengan cepat beredar di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat, Rudi Imam Gunawan, menegaskan bahwa DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut Rudi, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai penyebab dan penanganan permasalahan yang terjadi.
Untuk persoalan listrik, kata Rudi, DPRD telah mengundang manajemen PLN dalam pertemuan yang digelar di ruang Ketua DPRD pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menerima penjelasan mengenai berbagai kendala yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kotawaringin Barat.
“Kami sudah melakukan komunikasi dan mendengarkan secara langsung perihal kendala yang dihadapi PLN. Jadi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau tidak peduli terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat,” ujar Rudi.
Sementara terkait distribusi BBM, DPRD juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, terutama Pertamina. Rapat tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Rudi mengatakan agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kotawaringin Barat.
Ia juga membantah anggapan bahwa anggota DPRD lebih banyak melakukan kunjungan kerja dibanding menangani persoalan daerah. Menurutnya, kunjungan kerja merupakan agenda resmi yang berkaitan dengan kepentingan daerah, khususnya dalam mengkaji implementasi APBD setelah pembahasan KUA-PPAS selesai.
Selain itu, tidak seluruh anggota DPRD mengikuti agenda tersebut. Rudi memastikan dirinya tetap berada di Pangkalan Bun untuk menjalankan tugas.
“Dalam agenda tersebut yang berangkat tidak semua, termasuk saya tidak ikut dan saat ini sedang berada di Pangkalan Bun,” tegasnya.
