InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) bergerak cepat menyikapi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU. Bupati Kobar Hj. Nurhidayah memimpin langsung rapat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh pengelola SPBU di Ruang F.A.D. Pati Anom Lantai 2 Kantor Bupati, Rabu (29/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri perangkat daerah terkait, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Lucky Harianto, serta para pimpinan SPBU se-Kotawaringin Barat. Pertemuan digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus merumuskan langkah konkret agar distribusi BBM kembali berjalan normal.
Bupati Hj. Nurhidayah menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap keluhan masyarakat yang terus bermunculan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Rapat koordinasi ini kita lakukan setelah monitoring situasi yang terjadi dalam penyaluran BBM. Rapat ini penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan baik secara langsung kepada pemerintah daerah maupun melalui berbagai media sosial yang ada,” ujar Nurhidayah.
Ia menambahkan, Pemkab Kobar akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak agar distribusi BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto memastikan stok BBM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kondisi aman.
Menurutnya, antrean dipengaruhi adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Realisasi konsumsi Pertamax turun sekitar 32 persen, sedangkan konsumsi Pertalite meningkat sekitar 12 persen.
“Perubahan pola konsumsi tersebut turut memengaruhi antrean di sejumlah SPBU,” jelas Lucky.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya memperketat monitoring stok di seluruh SPBU, mengawasi distribusi BBM dari depot ke lembaga penyalur, mengoptimalkan manajemen stok harian, mengatur operasional SPBU dan antrean kendaraan, menambah nozzle Pertalite di beberapa SPBU, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, Pertamina juga mengalihkan sebagian pasokan BBM dari luar daerah ke wilayah dalam kota, memblokir akun QR Code yang terindikasi disalahgunakan, mengusulkan penambahan kuota Pertamax, serta meningkatkan edukasi kepada operator SPBU terkait penerapan SOP penyaluran BBM bersubsidi.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kotawaringin Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pengelola SPBU berkomitmen memperkuat sinergi guna memastikan distribusi BBM tetap lancar, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, serta pasokan energi di Kotawaringin Barat tetap aman dan terkendali.
