InfoPBUN, YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia menggelar kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 sebagai upaya mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Juli 2026 di Amartha Ballroom, Melia Purosani Hotel, Yogyakarta, diikuti perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah.
Agenda kegiatan meliputi evaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pendampingan pengisian IETPD, serta berbagi pengalaman mengenai strategi percepatan digitalisasi layanan pemerintah.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, mengatakan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam implementasi digitalisasi sehingga diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga perlu ada kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan program TP2DD. Yang terpenting, kita terus bergerak dan meningkatkan implementasi digitalisasi di masing-masing daerah,” ujarnya.
Pada hari kedua, peserta menerima evaluasi hasil pengisian IETPD sebelumnya serta pemaparan prediksi hasil Semester I Tahun 2026. Secara umum, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dinilai telah menerapkan sistem transaksi secara digital.
Menutup kegiatan, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengajak seluruh pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam mendukung transformasi digital.
“Kerja sama dan koordinasi yang baik antarinstansi perlu terus diperkuat agar program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dapat berjalan dengan optimal,” katanya.
Melalui kegiatan ini diharapkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah semakin meningkat, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan efisien.
