InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2026-2030, di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pencapaian target SDGs di Kalimantan Tengah. Workshop ini juga merupakan bagian dari kerja sama antara Pemprov Kalteng dan lembaga kerja sama internasional Jerman, GIZ, melalui proyek SDGs-SSTC Phase II.
Plt Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, saat membacakan sambutan Pj Sekda Kalteng, menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs harus melibatkan berbagai unsur masyarakat agar pelaksanaannya lebih efektif dan inklusif.
“Pendekatan multi-pemangku kepentingan ini mengedepankan prinsip No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal, sekaligus mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Syahfiri.
Menurutnya, dokumen RAD SDGs memiliki peran penting sebagai acuan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, sehingga target pembangunan daerah tetap sejalan dengan target nasional maupun global.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, untuk aktif berkolaborasi dalam menyelesaikan penyusunan RAD SDGs sesuai target yang telah ditetapkan.
“Saya meminta semua sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam menyelesaikan RAD SDGs ini. Langkah ini penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan menuju tahun 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program yang telah dirancang bersama GIZ sejak 2024.
“Berbagai kegiatan telah kami laksanakan secara bertahap untuk memperkuat pencapaian pilar-pilar SDGs di Kalimantan Tengah. Workshop kali ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Chandra, partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor perbankan sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Workshop tersebut diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, lembaga filantropi, hingga organisasi profesi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan RAD SDGs Provinsi Kalimantan Tengah 2026-2030.
