InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dan strategis dalam menyikapi kenaikan harga serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung terhadap operasional angkutan orang dan barang di wilayah Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan hingga operator perusahaan otobus se-Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU kerap mengalami kekosongan akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan. Kondisi tersebut membuat angkutan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi sehingga meningkatkan biaya operasional dan berpotensi memicu kenaikan tarif angkutan penumpang hingga 15–20 persen.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Angkutan umum, khususnya bus dan angkutan berizin, harus menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta aparat penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas Yulindra.
Menurutnya, Dinas Perhubungan juga mendorong penetapan SPBU tertentu yang memprioritaskan angkutan umum resmi, pengamanan distribusi BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi yang terintegrasi dengan data KIR kendaraan.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang ada. Dalam jangka pendek, disepakati prioritas alokasi kuota harian BBM subsidi bagi angkutan umum resmi di SPBU tertentu yang disertai pengawasan terpadu oleh Dishub, Organda, Pertamina dan kepolisian.
Sementara itu, solusi jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan administrasi yang lebih ketat serta penguatan kebijakan daerah guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Langkah-langkah ini penting agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan yang memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap berjalan aman, lancar, dan terjangkau,” tutup Yulindra.
Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah optimistis permasalahan BBM dapat ditangani secara bertahap sehingga roda transportasi dan distribusi logistik di Kalimantan Tengah tetap berjalan optimal
