InfoPBUN, PALANGKA RAYA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja (reses) Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Siti Aseanti, di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (6/1/2026).
Kunjungan tersebut dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di daerah.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Sutoyo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia juga memaparkan pelaksanaan Undang-Undang HPP, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengawasan perizinan berusaha di wilayah Kalimantan Tengah.
Selain itu, ia menjelaskan kondisi riil, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, termasuk adanya perbedaan regulasi, kewenangan, dan mekanisme antar kementerian/lembaga.
Menurutnya, diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan konsistensi penerapan aturan di lapangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi, selaras, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap melalui kunjungan tersebut, aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat, serta mendorong penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan.
Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI, Siti Aseanti, menyampaikan bahwa kegiatan reses tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan Undang-Undang HPP di daerah.
Selain itu, pihaknya juga melakukan inventarisasi berbagai permasalahan teknis, termasuk integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta potensi tumpang tindih antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak daerah.
Hasil dari kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam perumusan rekomendasi kebijakan guna optimalisasi penerimaan negara tanpa mengurangi potensi pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah serta pihak terkait lainnya.
