InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Kepala DPMD Kotawaringin Barat (Kobar, Yudhi Hudaya, menyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik dan benar.
Menurutnya, hal itu penting dilakukan lantaran belum semua ASN mengerti bagaimana tata cara menyusun pelaporan SAKIP sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan, serta mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan inovasi di setiap program dan kegiatan.
“Di DPMD Kobar masalah organisasi yang menonjol adalah kurang optimalnya laporan SAKIP yang disusun. Akar masalah kurang optimalnya laporan akuntabilitas tersebut adalah karena terbatasnya pengetahuan aparatur dalam penyusunan SAKIP,” ungkap Yudhi Hudaya.
Dikatakan Yudhi, penyusunan dan pelaporan SAKIP melibatkan konsep dan prosedur yang terbilang rumit, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan konsep manajemen kinerja dan pengukuran kinerja termasuk pemahaman mengenai indikator kinerja, pengukuran hasil, target kinerja, dan lain sebagainya.
Tanpa pelatihan yang cukup, ASN akan merasa bingung atau tidak yakin tentang cara melaksanakan tugas ini dengan benar. Faktor lain yang terjadi adalah beberapa aparatur pemerintah mungkin kurang menyadari pentingnya SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah.
“Jika mereka tidak memahami mengapa SAKIP diperlukan, maka mereka mungkin tidak akan berinvestasi dalam memahami dan menerapkannya. Penyusunan SAKIP memerlukan sumber daya yang memadai, seperti personel yang terlatih, perangkat lunak khusus, dan data yang akurat,” terang Yudhi.
Tak hanya itu, kurangnya sumber daya dinilai juga bisa menghambat kemampuan aparatur untuk menyusun SAKIP dengan baik. Selain itu, adanya perubahan dalam kebijakan atau pedoman SAKIP dapat membuat aparatur pemerintah merasa bingung jika mereka tidak diberikan pelatihan atau panduan yang cukup.
“Kurangnya akuntabilitas di antara aparatur pemerintah. Ini dapat berarti bahwa tidak ada pemantauan yang efektif terhadap kinerja instansi pemerintah, dan tanggung jawab atas pencapaian atau ketidakmampuan mencapai target kinerja menjadi kabur,” terang dia.
SAKIP adalah alat penting untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengukur kinerja dengan benar dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau tidak relevan. Hal tersebut dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dan untuk memprioritaskan program yang efektif.
Ditambahkan Yudhi, ketika pengetahuan tentang SAKIP terbatas, instansi pemerintah mungkin cenderung mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien. SAKIP juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kurangnya pengetahuan tentang SAKIP dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif,” pungkasnya.
