InfoPBUN, PANGKALAN BUN – Berdasarkan data BPS Kotawaringin Barat (Kobar), ada sekitar 3,93 persen jumlah penduduk di Kobar yang masuk kategori miskin. Jumlah itu setara dengan 12.400 jiwa dengan rata-rata penghasilan di bawah 500 ribu rupiah.
Selama 5 tahun terakhir, persentase kemiskinan di Kobar cenderung fluktuatif. Kendati demikian, angka ini masih berada jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang kini berada di angka 9,36 persen pada Maret lalu.
Mengomentar hal ini, Anggota DPRD Kobar Sri Lestari mengatakan Pemda perlu melakukan penelusuran dan menganalisa penyebab kemiskinan itu sendiri agar kebijakan yang dikeluarkan bisa menekan angka tersebut ke depannya.
“Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, pertama menganalisa penyebab kemiskinan, apakah karena persaingan SDM yang cukup ketat atau karena kurangnya SDA yang ada untuk dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya, Sabtu (10/12).
Lebih lanjut kata Sri, setelah mengetahui penyebabnya, Pemda diharapkan menyiapkan langkah-langkah untuk pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang mengarah pada peningkatan skill dan kemampuan SDM lokal.
Peningkatan SDM itu bisa melalui berbagai sarana mulai dari pendidikan, kursus hingga pelatihan skill di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah yang tentu harus disesuaikan dengan kebutuahan tenaga kerja saat ini.
“Setelah di ketahui penyebab maka bisa diambil kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penanganan pengentasan kemiskinan dengan berbagai program, salah satunya peningkatan SDM,” lanjut Sri Lestari.
Di samping itu, jelas Sri, untuk memperluas dan memperbesar lapangan kerja bagi masyarakat diperlukan langkah untuk menciptakan iklim investasi yang baik sehingga investor berbondong-bondong mendirikan usahanya di Kobar.
Tak hanya itu, masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan dari perbankan milik daerah namun modal yang diberikan itu harus diawasi dan didampingi agar tidak di salah gunakan.
“Membuka peluang investasi agar dapat membuka lapangan kerja, atau pun program lain dalam permodalan masyarakat untuk berusaha dengan pendampingan, Jadi modal tidak habis untuk konsumtif,” tegas Politisi Fraksi Gerindra ini.
